 |
| Soeharto |
DENGAN tujuh hari berkabung nasional, perintah pengibaran bendera setengah tiang-lain soal Anda patuh atau keberatan-Soeharto yang berpulang Ahad dua pekan lalu sudah menjadi "pahlawan". Suka atau tidak, sejak ia masuk Rumah Sakit Pertamina hingga wafat, tiga pekan kemudian, ia masih seorang master dengan kuasa penuh. Pejabat tinggi keluar-masuk membesuknya. Turun-naik fungsi jantungnya menelan berita kematian pedagang "gorengan" Slamet, yang putus asa lalu bunuh diri akibat harga kedelai ekstra tinggi.
Semua stasiun televisi-beberapa memang milik anak-anaknya mengarahkan moncong kamera ke rumah sakit, seraya mengulang-ulang sejarah perjalanannya ketika mengemudikan negeri. Tentu saja, untuk menghormati dia yang sakit keras, sengaja dipilih berita-berita bagus saja. Di rumah sakit, keluarga menetapkan "protokoler" ketat: hanya mereka yang mendapat perkenan boleh menghampiri. Tidak semua bekas anggota lingkaran dekat lolos seleksi. Harmoko, yang selama menjadi menteri tidak pernah lupa minta petunjuk sang bos, entah kenapa tak masuk hitungan. Juga Habibie, bekas presiden yang pernah menyebut Soeharto sebagai profesornya itu. Di tengah paduan suara politikus merapal permintaan maaf untuknya, rupanya belum tersedia maaf untuk dua bekas setiawan itu.
Ketika ia akhirnya wafat, penyiar televisi dengan mata sembap semakin bersemangat menyiarkan kebaikan dan kisah sukses. Jam tayang ditambah, rating meningkat mengalahkan sinetron mana pun-artinya iklan pasti datang berduyun-duyun. Usaha "menggoreng" perasaan rakyat lewat TV harus dikatakan berhasil. Tiba-tiba di layar kaca orang menyaksikan sosok yang hanya boleh diberi simpati dan dikirimi doa. Mereka yang bicara lain, apalagi menyinggung dosa dan salahnya, seakan keliru, jahil, nyinyir, atau menyimpan dendam.
Mungkin Asep Purnama Bahtiar benar. Dosen Universitas Muhammadiyah Yogyakarta itu merasa yang diberitakan media massa bukan lagi sebagaimana adanya, melainkan hasil konstruksi tentang sebuah "dunia" yang diciptakan media massa dan pihak-pihak yang terlibat. Sebentar lagi, setelah Astana Giribangun, makam keluarga yang megah itu, tidak lagi menjadi berita, yang tersisa adalah kasus perdata yayasan Soeharto, dan debat tentang status hukum ahli waris. Pemerintah jangan sampai habis waktu mengurus soal ahli waris ini. Semua aturan sudah jelas. Bila anak-anak almarhum tidak meminta penetapan menolak waris ke pengadilan, artinya hak waris jatuh ke tangan enam anaknya. Setelah apa yang diberikan Soeharto, mestinya tidak masuk akal bila ada di antara anak-anaknya yang berpikir untuk menolak waris itu.
Selanjutnya, kejaksaan bisa berurusan dengan anak-anaknya dalam perkara perdata Kasus pidana Soeharto memang otomatis gugur dengan kematiannya, tapi para kroni yang masih hidup perlu terus dipersoalkan. Pemerintah tinggal menyatakan kebijakan zaman Soeharto yang dianggap menyalahgunakan kekuasaan, melawan hukum, atau membelokkan kebijakan publik untuk keuntungan diri dan kelompok sendiri.
Siapa pun yang menikmati manfaat dari kebijakan semacam itu bisa langsung ditetapkan sebagai obyek pengusutan. Dan para penikmat tak bisa menghindar. Selama ini mereka tidak melakukan usaha apa pun untuk menolak "madu" privilese yang mereka isap dengan riang. Ada banyak cara kalau pemerintah memang mau dan punya niat. Audit semua kekayaan para kroni hanya salah satu metode itu. Harta yang bersumber dari privilese, atau yang tak bisa dijelaskan asal-usulnya, bisa dibawa ke pengadilan. Secara prinsip, menikmati keuntungan dari kebijakan yang melawan hukum termasuk perbuatan melawan hukum juga. Bukti-bukti sudah sedemikian gamblang.
Dokumen rahasia dari Departemen Luar Negeri Amerika Serikat dan Gedung Putih bisa dipakai sebagai bukti tambahan untuk mengusut korupsi di zaman Orde Baru itu. Publik tinggal menunggu, apakah di pengadilan para kroni akan buang badan dengan menimpakan semua kesalahan kepada Soeharto, tokoh yang kini mereka puja dan sudah begitu banyak memberikan "gula-gula" kepada mereka.
Hanya pengecut tulen yang sanggup "menusuk" sang tuan yang sudah di alam baka. Mengusut para kroni merupakan keharusan, kalau pemerintah memang ingin menegakkan keadilan ekonomi dan melaksanakan pesan konstitusi untuk menjamin persamaan kesempatan berusaha bagi warga negara. Tanpa tindakan apa-apa, fasilitas istimewa dan kenikmatan yang selama ini diduga diperoleh secara curang tidak akan pernah berakhir.
Hanya kerajaan boneka yang membiarkan keadaan buruk ini terus berlangsung. Sebaiknya pemerintah memberi prioritas mengusut para kroni-tindakan yang diamanatkan MPR itu. Menyelesaikan kasus ini lebih penting ketimbang sibuk mempertimbangkan gelar pahlawan untuk Soeharto-usul yang dipekikkan lantang Priyo Budi Santoso, orang Golkar yang pernah tidak memenuhi panggilan Komisi Pemberantasan Korupsi itu.
0 komentar :
Posting Komentar